Arsip Dibakar, SDF Suriah Sembunyikan Jejak

Milisi Pasukan Demokratik Suriah atau SDF kembali menjadi sorotan setelah laporan muncul mengenai pembakaran dokumen administrasi di Kota Al-Malikiyah, timur laut Suriah. Tindakan tersebut menimbulkan pertanyaan besar mengenai motif sebenarnya di balik pemusnahan arsip secara menyeluruh.

Peristiwa itu terjadi di wilayah Al-Malikiyah yang dikenal sebagai salah satu pusat administrasi SDF di Provinsi Hasakah. Kota ini memiliki arti strategis karena menjadi penghubung wilayah Kurdi dan komunitas Arab yang hidup berdampingan di kawasan perbatasan Suriah–Irak.

Seorang sumber lokal menyebutkan bahwa gedung-gedung yang menampung arsip “komune” dibersihkan total dari dokumen. Tidak ada satu pun berkas yang tersisa, baik dokumen lama maupun catatan terbaru yang berkaitan dengan aktivitas harian pemerintahan versi SDF.

Komune merupakan unit pemerintahan paling bawah dalam sistem administrasi SDF. Struktur ini dibentuk untuk mengatur kehidupan masyarakat di tingkat lingkungan, desa, atau blok perumahan, sekaligus menjadi perpanjangan tangan kekuasaan politik dan keamanan.

Dalam praktiknya, komune tidak hanya mengurus administrasi sipil. Lembaga ini juga menyimpan data kependudukan, kepemilikan tanah, distribusi bantuan, hingga laporan keamanan yang berkaitan langsung dengan aparat Asayish dan struktur militer SDF.

Di wilayah seperti Al-Malikiyah, komune memainkan peran penting dalam mengendalikan masyarakat yang beragam secara etnis. Banyak warga Arab yang tercatat berada dalam sistem tersebut meski tidak sepenuhnya mendukung kekuasaan SDF.

Pembakaran arsip dilakukan dalam beberapa hari terakhir secara terkoordinasi. Menurut sumber yang sama, langkah itu tidak bersifat spontan, melainkan perintah terstruktur yang berlaku di seluruh kantor komune di kota tersebut.

SDF berdalih bahwa tindakan ini dilakukan demi alasan keamanan. Mereka mengklaim dokumen-dokumen itu berpotensi disalahgunakan jika situasi keamanan memburuk atau terjadi perubahan kekuasaan di wilayah Hasakah.

Namun, pengamat lokal menilai alasan tersebut sulit diterima sepenuhnya. Pemusnahan total arsip justru mencerminkan kekhawatiran mendalam akan kemungkinan masuknya kembali pemerintah Suriah ke wilayah yang selama ini dikuasai SDF.

Dalam konteks politik Suriah yang dinamis, Al-Malikiyah memang kerap disebut sebagai wilayah yang rawan perubahan kendali. Tekanan regional, negosiasi tersembunyi, dan ketidakpastian dukungan internasional membuat posisi SDF tidak sepenuhnya aman.

Isu hak asasi manusia kemudian mencuat seiring dengan pembakaran dokumen tersebut. Sejumlah laporan sebelumnya menuduh SDF melakukan pelanggaran HAM di wilayah yang mereka kuasai, terutama terhadap warga Arab.

Tuduhan itu mencakup penahanan sewenang-wenang, rekrutmen paksa, pembatasan kepulangan pengungsi, hingga pengambilalihan rumah dan tanah dengan dalih keamanan. Banyak dari kebijakan tersebut dicatat secara administratif di tingkat komune.

Arsip komune selama ini dianggap sebagai bukti penting yang dapat menelusuri rantai perintah dan tanggung jawab. Di dalamnya tersimpan keputusan tertulis, daftar nama, serta laporan yang menunjukkan keterlibatan aparat sipil dan keamanan SDF.

Karena itu, pemusnahan arsip memunculkan dugaan kuat bahwa langkah ini bertujuan untuk menyembunyikan jejak pelanggaran HAM. Tanpa dokumen, pembuktian hukum atas dugaan kejahatan menjadi jauh lebih sulit.

Meski demikian, pihak SDF menolak tuduhan tersebut dan bersikeras bahwa pembakaran arsip murni langkah preventif. Mereka menyatakan tidak ada dokumen yang berkaitan dengan pelanggaran HAM yang sengaja dihilangkan.

Sejumlah analis menilai pembelaan itu tidak sepenuhnya meyakinkan. Dalam praktik konflik, penghancuran arsip sering kali menjadi pola umum bagi pihak yang khawatir akan dimintai pertanggungjawaban di masa depan.

Kasus serupa pernah terjadi di wilayah lain seperti Afrin dan beberapa daerah di Deir ez-Zor, di mana perpindahan kekuasaan diikuti oleh hilangnya dokumen administratif penting.

Bagi warga sipil, hilangnya arsip komune membawa dampak langsung. Banyak masyarakat kehilangan bukti kepemilikan rumah, catatan bantuan, dan dokumen administratif yang penting untuk kehidupan sehari-hari mereka.

Pemerintah Suriah sendiri belum mengeluarkan pernyataan resmi terkait peristiwa ini, namun langkah hukum dan politik diperkirakan akan diambil jika wilayah tersebut kembali berada di bawah kendalinya.

Pembakaran arsip komune di Al-Malikiyah pada akhirnya memperkuat kesan bahwa SDF sedang bersiap menghadapi skenario terburuk. Di tengah tudingan pelanggaran HAM, tindakan ini dinilai sebagai upaya menghapus jejak kekuasaan sebelum perubahan besar terjadi.

Baca selanjutnya