Mazloum Abdi di Bayang Qandil Irak

Pernyataan Menteri Luar Negeri Turkiye Hakan Fidan tentang Mazloum Abdi kembali memicu perdebatan mengenai struktur kekuasaan di tubuh PKK dan afiliasinya di Suriah. Dalam pandangan Ankara, Mazloum Abdi yang selama ini tampil sebagai pemimpin Pasukan Demokratik Suriah tidak lebih dari sekadar figur depan yang menyampaikan pesan, bukan pengambil keputusan utama.

Hakan Fidan secara terbuka menyebut bahwa dalam hierarki organisasi, terdapat aktor-aktor yang posisinya jauh lebih tinggi dari Mazloum Abdi. Mereka adalah komisaris politik dan komisaris militer yang ditunjuk langsung oleh struktur pusat organisasi, dengan garis komando yang bermuara ke Pegunungan Qandil di Irak utara.

Menurut Turkiye, mekanisme ini sudah menjadi pola baku PKK sejak lama. Tokoh lapangan atau figur publik sengaja ditampilkan untuk kepentingan diplomasi dan komunikasi eksternal, sementara keputusan strategis tetap berada di tangan pimpinan kolektif di pusat.

Dengan demikian, posisi Mazloum Abdi dinilai tidak memiliki otonomi politik nyata. Ia hanya menyampaikan instruksi dari atasannya dan menjalankan kebijakan yang telah ditetapkan, tanpa ruang menentukan arah sendiri.

Model seperti ini mencerminkan karakter PKK sebagai organisasi revolusioner bersenjata dengan kepemimpinan kolektif. Struktur ini mirip partai-partai komunis klasik, di mana partai berada di atas individu dan figur publik tidak selalu mencerminkan pusat kekuasaan sebenarnya.

Jika dibandingkan dengan Partai Baath di Irak pada era Saddam Hussein, perbedaannya cukup tajam. Baath Irak pada awalnya memiliki kepemimpinan kolektif partai, tetapi struktur itu runtuh ketika Saddam secara sistematis mengonsolidasikan seluruh kekuasaan ke tangannya.

Sejak 1979, Baath Irak berubah menjadi alat kekuasaan personal. Presiden, partai, negara, dan militer menyatu dalam satu figur. Tidak ada lagi pusat ideologi atau struktur kolektif yang dapat mengontrol penguasa, berbeda dengan PKK yang justru menjaga jarak antara figur lapangan dan pusat keputusan.

Sementara itu, Baath Suriah menempuh jalur yang sedikit berbeda. Setelah menyingkirkan para pendiri ideologisnya, partai tersebut berada di bawah kendali rezim Assad, namun tetap mempertahankan kerangka institusional yang lebih kolektif dibanding Irak.

Di Suriah, Baath tidak menjadi pusat ideologi murni, melainkan instrumen stabilitas rezim. Kekuasaan berada di tangan presiden dan jaringan militer-intelijen, sementara partai berfungsi sebagai legitimasi politik, bukan sebagai pengendali presiden.

Berbeda dengan PKK, baik Baath Irak maupun Baath Suriah adalah partai negara. Mereka memiliki wilayah, birokrasi, dan aparatur resmi. PKK, sebaliknya, tetap beroperasi sebagai organisasi lintas negara yang hidup dalam kondisi konflik berkepanjangan.

Perbandingan lain yang relevan adalah dengan Organisasi Pembebasan Palestina atau PLO. PLO sejak awal bukanlah partai tunggal, melainkan payung berbagai faksi dengan ideologi dan kepemimpinan berbeda.

Yasser Arafat memang berhasil mempersonalisasi PLO hingga ia menjadi simbol perjuangan Palestina. Namun, kekuasaannya tetap dibatasi oleh keberadaan faksi-faksi kuat yang tidak dapat disingkirkan sepenuhnya.

Tidak seperti Baath Irak, PLO tidak pernah mampu membentuk rezim totaliter penuh. Ketiadaan negara yang utuh dan ketergantungan pada konsensus internal membuat struktur kekuasaannya lebih cair dan rapuh.

Jika PKK menjaga kepemimpinan kolektif untuk mencegah dominasi satu figur, PLO justru terjebak di antara personalisasi dan pluralisme. Akibatnya, PLO kesulitan bertransformasi menjadi pemerintahan yang efektif saat memasuki fase damai.

Pernyataan Hakan Fidan tentang Mazloum Abdi juga dapat dibaca sebagai upaya Turkiye menolak legitimasi diplomatik SDF. Dengan menekankan bahwa keputusan sejati ada di Qandil, Ankara ingin menunjukkan bahwa dialog dengan figur lapangan tidak menyentuh akar persoalan.

Dalam kacamata ini, Mazloum Abdi berperan serupa dengan juru bicara atau mediator, bukan pemimpin strategis. Hal ini sangat berbeda dengan sosok seperti Saddam Hussein, yang justru menjadi pusat mutlak kekuasaan di negaranya.

PKK, menurut penilaian Turkiye, sengaja menghindari kemunculan pemimpin absolut untuk menjaga kelangsungan organisasi. Struktur semacam ini memungkinkan mereka bertahan lama, tetapi sekaligus menyulitkan proses damai yang membutuhkan aktor pengambil keputusan jelas.

Baath Irak runtuh karena terlalu bergantung pada satu figur, sementara Baath Suriah bertahan dengan menggabungkan partai dan rezim keluarga. PLO melemah karena tidak pernah sepenuhnya menjadi negara maupun partai tunggal.

Di antara ketiganya, PKK menempati posisi unik sebagai organisasi revolusioner non-negara yang memisahkan wajah publik dari pusat kekuasaan. Model ini membuat figur seperti Mazloum Abdi mudah diganti tanpa mengubah arah organisasi.

Dengan demikian, pernyataan Menlu Turkiye bukan sekadar kritik personal, melainkan gambaran tentang perbedaan mendasar antara organisasi revolusioner, partai negara, dan gerakan nasional. Di titik inilah, Mazloum Abdi diposisikan hanya sebagai pembawa pesan, sementara kendali sesungguhnya tetap berada di balik layar Qandil.

Baca selanjutnya